14 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Polemik Harga TBS: Perusahaan Minta Pemkab Tetapkan Harga Periodik


Polemik Harga TBS: Perusahaan Minta Pemkab Tetapkan Harga Periodik
Rapat koordinasi antara perusahaan dan forum petani sawit yang difasilitasi Pemkab Kutim. (Foto: Imran)

KLIKSANGATTA.COM - Pemkab Kutai Timur (Kutim) mengadakan rapat koordinasi terkait permasalahan harga tandan buah segar (TBS) petani peserta kemitraan dan petani swadaya, di Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin, 3 Desember 2018.

Rapat yang dipimpin Sekda Kutim Irawansyah dihadiri Dinas Perkebunan Kutim serta puluhan perwakilan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kutim.

Irawansyah dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan rapat hari ini dalam rangka membahas permasalahan harga TBS petani yang saat ini semakin rendah.

"Kehadiran kita tentu mencari solusi, tadinya harga sawit bagus tapi mengalami penurunan. Tapi masyarakat perlu perhatian," ujarnya.

Permasalahan ini, lanjut Irawansyah, harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluar, agar tidak terjadi lagi gejolak dari kalangan petani maupun masyarakat secara umumnya.

"Untuk itu kita mengundang para perusahaan hari ini agar dapat menemukan jalan kelauar rerkait masalah ini," tuturnya.

Sementara, Bagian Teknis Dinas Perkebunan Kutim mengetakan,
Dinas Perkebunan Provinsi menetapkan harga TBS bagi kalangan petani kemitraan. Meski demikian masih ada cela untuk petani mandiri, bagaimana pun langkahnya tidak ada pilihan lain kecuali harus menyelesaikan permasalahan petani tersebut.

"Ada hal yang harus diperbaiki, tidak harus menyalakan petani yang menanam saqit dengan kualitas bibit yang kurang bagus. Karena kenapa dibiarkan, kenapa tidak sejak awal disampaikan ke petani misalnya," katanya.

Permasalahan lain disebutkan terkait dengan banyaknya perusahan perkebunan yang tidak memiliki pabrik kelapa sawit. Untuk pro terhadap masyarakat sekitar, prusahan harus berani menolak TBS milik perusahaan lain agar petani lokal memiliki ruang untuk menjual hasil panen mereka.

"Ketkia ada masalah perusahaan juga tidak ada sangksi. Begitu juga ketika pabrik menumpuk tidak ada info dari perusahaan ke dinas perkebunan," jelasnya.

Ada tiga kendala yang dihadapi perusahaan terkait dengan harga TBS petani. Yang pertama terkait dengan jumlah kebun masyarakat sekitar pabrik, perusahaan neminta dinas terkait melakukan infentarisasi terkait dengan jumlah dan luas kebun masyarakat yang ada di sekitar perusahaan masing-masing.

"Karena kapasitas terbtas, maka perlu kita ketahui berapa sih potensi TBS petani yang ada di sekitar perusahaan masing-masing," kata menagemen PT Anugrah, mewakil seluruh perusahaan perkebunan.

Masalah kedua disebutkan terkait dengan wadah penjulan TBS, petani harus memiliki bentuk kopetasi sebab perusahaan tidak bisa menerima sawit dari perorangan lantaran regulalasi, termasuk ISPO.

Selanjutnya, soal harga TBS dunia yang rata-rata turun setiap minggu, perusahaan menyarankan agar dinas perkebunan menetapkan harga per minggu atau minimal dua kali dalam satu bulan. (*)

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0