23 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Mahyunadi Sumbang Rp 50 Juta untuk Tim Pembentukan Kutai Utara


Mahyunadi Sumbang Rp 50 Juta untuk Tim Pembentukan Kutai Utara
KPK bersama Srikandi Kutai Utara dan DPRD Kutim usai RDP, Senin (22/2/2016). (KLIKSANGATTA/SUKRIADI)

KLIKSANGATTA – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite Pembentukan Kutai Utara dengan DPRD Kutim, Senin, 22 Februari 2016, Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi, secara pribadi mendonasikan Rp 50 juta untuk operasional Tim Pembentukan Kutai Utara. 

Donasi dari Mahyunadi disampaikan Ketua Komite Pembentukan Kutai Utara, Majedi Effendi usai pertemuan. Sebelumnya, dalam RDP, Mahyunadi merespon positif kinerja Komite Pembentukan Kutai Utara yang terus mengawal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Utara. 

Sebelumnya, dalam RDP, Majedi meminta bantuan DPRD Kutim untuk terus mendorong pembentukan Kutai Utara dengan menghadiri undangan Pemerintah Pusat awal Maret 2016.

Selain itu, Komite Pembentukan Kutai Utara yang biasa disingkat KPK mengusulkan agar DPRD Kutim mengalokasikan dana hibah dalam APBD Kutim untuk keperluan operasional tim pemekaran Kutai Utara.

Menanggapi keinginan KPK, Mahyunadi menegaskan, DPRD Kutim akan mengusulkan dana hibah untuk pemekaran Kutai Utara, dalam APBD Kutim. “Wajib hukumnya APBD Kutim memback up pemekaran Kutai Utara melalui dana hibah,” katanya. 

Mahyunadi juga menyarankan, KPK membangun koordinasi yang intensif dengan Bupati dan Wakil Bupati Kutim, Ismunandar dan Kasmidi Bulang, agar seluruh elemen Pemkab Kutim bisa bersinergi mendorong percepatan pemekaran Kutai Utara. 

Perjuangan pembentukan Kutai Utara sudah hampir mencapai puncak. Namun, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pekan lalu mengatakan, pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap usulan DOB.

Pasalnya, kantong pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang kempis. Kondisi itu diperparah, dengan performa DOB yang hanya menjadi beban APBN.

Klik juga: Anggaran Kutai Utara Rp 10 Miliar Dicoret Asisten Setkab Kutim

Namun, KPK tetap optimis, pemerintah pusat akan mengesahkan pembentukan Kutai Utara tahun ini. Optimisme KPK mengacu pada sejumlah fakta. Diantaranya, dukungan dari DPR RI, DPD RI serta respon positif dari Kementerian Dalam Negeri. 

Pembaca yang budiman, terima kasih sudah berkunjung.

Kami juga hadir di facebook kliksangatta dan twitter @kliksangatta.

Selamat beraktivitas

Reporter : Sukriadi    Editor : Andi Marta



Comments

comments


Komentar: 0