22 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ini Penjelasan Mugeni Soal Dana Rp 10 Miliar Pemekaran Kutara


Ini Penjelasan Mugeni Soal Dana Rp 10 Miliar Pemekaran Kutara
Asiten IV Setkab Kutim, Mugeni

KLIKSANGATTA – Asisten IV Setkab Kutim, Mugeni, menggelar konferensi pers terkait informasi yang disampaikan Ketua Komite Pembentukan Kutai Utara (KPK), Majedi Effendi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kutim.  

“Mugeni tidak bisa mencoret. Tidak ada wewenang aku. Yang bisa mencoret tim. Kamu tulis besar-besar, Mugeni bantah masalah itu. Apa yang disampaikan Ketua KPK Kutara tidak benar. Aku tidak pernah mencoret.

"Aku bersumpah. Nama baik aku yang selama ini baik dengan masyarakat akhirnya hancur,” ujar Mugeni saat konferensi pers di Media Center, Humas Pemkab Kutim, Selasa, 23 Februari 2016. 

Menurut Mugeni yang berhak mencoret adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.    

Dia mengaku sudah menghubungi Ketua TAPD Kutim, Plt Sekda, Yulianti. Dari informasi Ketua TAPD Kutim, dana hibah untuk KPK sebesar Rp 10 miliar tidak pernah disetujui oleh TAPD Kutim. 

“Yang pertama anggaran kita defisit. Kemudian kedua, usulannya terlambat. Kita sudah close semua. Darimana informasi dana hibah itu disetujui.

"Aku minta copy persetujuan dari mana? Jangan mengada-ada. Jangan sampai kita mau diadu domba pemerintah dengan masyarakat,” katanya.

Mugeni juga sudah mengkonfirmasi Supriyanto, Kepala Bappeda Kutim, terkait informasi yang menyatakan, pihak Bappeda menyatakan kepada Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, usulan dana hibah untuk KPK dicoret salah satu asisten Setkab Kutim.

“Barusan saya telpon Pak Supriyanto. Dia bilang, Bappeda tidak pernah memberikan informasi tentang siapa yang mencoret dana hibah untuk Kutara,” ujar Mugeni.

Dalam konferensi pers, Mugeni menghadirkan Kepala Bagian Sosial, Heri Supriyanto, untuk menjelaskan, kronologi usulan dana hibah. Menurut Mugeni, status dana hibah KPK Kutara bukan disetujui Bupati, melainkan dipertimbangkan.

“Kata Kabag sosial, dana hibah KPK itu bukan disetujui, tapi dipertimbangkan. Walaupun misalnya didisposisi disetujui, belum tentu diproses. Karena pertimbangan, sesuai dana yang ada. Bukan ditolak,” katanya.

Karena itu, Mugeni sudah menelpon Ketua DPRD Kutim untuk meminta DPRD menggelar RDP lanjutan untuk mengklarifikasi aliran usulan dana hibah dengan KPK Kutai Utara. “Aku minta klarisifikasi balik di DPRD Kutim. Prinsipnya Ketua DPRD setuju, kalau minggu depan ada waktu,” ujarnya.

Klik juga: Anggaran Kutai Utara Rp 10 Miliar Dicoret Asisten Setkab Kutim.

Menurut Mugeni, dia merupakan salah satu tokoh yang berjuang untuk pemekaran Kutai Utara sejak tahun 2004. Sehingga, sangat tidak mungkin dia menghalangi pembentukan Kutai Utara dengan tidak memuluskan anggaran hibah KPK Kutara.

“Aku counter semua berita tentang itu,” ujarnya. (*)

Pembaca yang budiman, terima kasih sudah berkunjung.

Kami juga hadir di facebook kliksangatta dan twitter @kliksangatta.

 Selamat beraktivitas 



Reporter : Sukriadi    Editor : Andi Marta



Comments

comments


Komentar: 0