18 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Kenapa Pers Dilarang Membuka Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual?


Kenapa Pers Dilarang Membuka Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual?

Masih ada publik yang bertanya, “Kenapa identitas korban anak dalam kasus kriminal tidak ditulis terang benderang?”

Jika tidak terjawab tuntas, pertanyaan berikutnya lebih kritis, “Apakah benar, berita yang dimuat itu adalah fakta? Jangan-jangan hanya mengarang cerita.”

Untuk memastikan dua pertanyaan itu, mari kita urai beberapa aturan tentang pemberitaan anak korban kejahatan seksual di media massa.

Yang pertama, seluruh usaha pers di Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Khusus untuk media berbasis televisi dan radio, tambahan acuan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Nah, dalam pasal 5 UU Pers sebenarnya sudah sangat tegas menyebutkan, wartawan dilarang menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal ini kemudian ditafsirkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan baik. KPAI menjelaskan, identitas anak yang dimaksud dalam Pasal 5 UU Pers adalah, semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Itulah kenapa, banyak media massa professional yang tidak menyebut nama, bahkan inisial untuk korban kejahatan anak.

Mereka hanya kerap menyebut korban dengan nama-nama umum, seperti Melati, Mawar, Bunga dan lainnya. Langkah ini, sudah seirama dengan semangat tidak “Memudahkan orang lain untuk melacak” versi KPAI.

Tidak hanya untuk sebutan nama. Informasi lain yang kemungkinan digunakan untuk melacak identitas pun ditutup rapi atau sengaja dihindari media massa.

Sebagai contoh, menyembunyikan identitas orangtua korban, identitas tersangka atau pelaku, dan alamat lengkap korban, pelaku atau orangtua.

Bahkan, untuk menutup celah pelacakan identitas, sejumlah media massa memilih, menyembunyikan latar belakang pekerjaan orangtua dan pelaku, atau tempat anak menempuh pendidikan. Serapat mungkin, pembaca atau khalayak, tidak akan tahu identitas korban.

Ketika semua celah ditutup, media massa sebenarnya membuka masa depan baru bagi anak korban kekerasan. Mereka bisa membuka lembaran baru, tanpa khawatir dengan latar belakang kasus di masa lalu.

Selain soal identitas, media massa professional tidak mengumbar kronologi peristiwa kejahatan seksual dengan bahasa yang genit dan vulgar. Aturan ini juga sudah sangat tegas diatur melalui Pasal 6, Peraturan Dewan Pers Nomor 6 tahun 2008.  Pasal itu berbunyi ““Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Kata “cabul” dalam pemberitaan, ditafsirkan oleh KPAI, sebagai bahasa yang berbau pornografi dan membangkitkan birahi. Dalam beberapa pengalaman membaca berita di media massa, masih ada sedikit wartawan yang menulis detail kejadian pencabulan.

Selain membangkitkan gairah seksual dan memicu rasa penasaran pembaca untuk mencoba, pemberitaan cabul sebenarnya berdampak hebat terhadap trauma korban dan keluarga. Setiap kali, membaca pemberitaan, keluarga atau korban, sudah pasti akan syok.

Ingatan korban atas kejadian buruk itu akan semakin sulit dilupakan. Begitupun dengan upaya keluarga meredam kesedihan atas musibah kelam itu kian jauh dari harapan.

Akibatnya, pemulihan trauma korban dan keluarga dari kejahatan seksual, bisa dipastikan jalan di tempat. Bahkan, bisa memperparah kondisi kejiwaan korban dan keluarga.

Kita semua percaya, bahwa pemberitaantentang kejahatan seksual dimaksudkan menggugah publik untuk bersikap mencegah kasus serupa. Bukan untuk mengejar target pembaca, apalagi memupuk laba. 

Ada norma yang wajib kita jaga dalam menulis berita. Jika melabrak norma, sudah pasti celaka. (*)

Reporter : Cecilia Setya    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0