18 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

OPINI Ketika Hasil Bagi Tidak Sama Dengan Keadilan


OPINI Ketika Hasil Bagi Tidak Sama Dengan Keadilan
Irwan, S.IP,MP.

oleh Irwan, S.IP,MP.

Lima tahun yang lalu, tepatnya tahun 2011 masih jelas dalam ingatan kita semua saat tuntutan rakyat Kalimantan Timur yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB).

MEREKA menuntut pemerintah pusat agar Kalimantan Timur mendapatkan dana bagi hasil yang lebih adil dan proporsional melalui gugatan uji materi Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan hasilnya seperti kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pemerintah pusat saat itu. Tentu masyarakat Kaltim kecewa karena MK sebagai pelindung hak konstitusional gagal memahami tuntutan dan kondisi batin rakyat Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil.

Menarik sekali karena di tahun 2016 ini masyarakat di Kalimantan Timur kembali dipertontonkan bagaimana kesombongan kekuasaan pusat terhadap daerah sangat-sangat memberikan rasa ketidak-adilan bagi masyarakat di daerah. Kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran hingga Rp 133,8 triliun berupa anggaran Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah berdampak terganggunya struktur APBD Kalimantan Timur 2016 termasuk dalam hal ini anggaran daerah Kutai Timur sebesar Rp 1,4 triliun. Sementara di depan mata kita ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah sangat menyakiti rasa keadilan. Jalan-jalan masih belum terhubung seluruhnya, peningkatan dan pengerasan jalan tidak merata, jaringan infrastruktur kebutuhan dasar masih jauh dari kata layak dibandingkan dengan saudara sebangsa dan setanah air di pulau Jawa.

Di era desentralisasi, pengelolaan SDA dalam desentralisasi fiskal menimbulkan banyak masalah. investasi di daerah justru menjadi turun dan pertumbuhan ekonomi di daerah kaya Sumber Daya Alam masih tergolong rendah. Pemerintah pusat mengeksploitasi daerah secara besar-besaran, terutama daerah kaya migas seperti NAD, Papua, Riau dan Kaltim. Namun ironisnya meskipun daerah kaya, pembangunan Sumber Daya Manusia serta prasarana ekonomi tertinggal dibanding daerah lain.

Membahas tentang Kutai Timur sebagai salah satu daerah yang ikut terpangkas anggaran daerahnya sebesar Rp 1,4 triliun maka sudah seharusnya pemerintah Kutim wajib mengambil langkah memperjuangkan haknya dengan berjuang membatalkannya karena pastinya pemangkasan dana transfer Dana Bagi Hasil (DBH) ini akan sangat mempengaruhi kinerja pembangunan di Kutai Timur. Bahkan logika hukumnya sudah seharusnya, barang, kalau sudah dibagi, tidak bisa dibatalkan lagi.

Jadi pemerintah Kutai Timur bisa memulai dengan memperjuangkannya di pusat dengan menghitung besaran DBH semestinya tanpa harus menunggu langkah atau kebijakan pemerintah provinsi Kaltim terkait pemangkasan ini. Apalagi secara komunikasi politik ataupun eksekutif tidak terlihat langkah yang serius dari Pemprov Kaltim untuk memperjuangkannya.

DBH yang ada dari batubara dan migas selama ini tidak cukup membantu pemerintah Kutai Timur untuk membiayai program-program pemenuhan hak dasar masyarakat. Apalagi jika harus dipangkas dari porsi yang sudah disepakati dari Undang-Undang yang sedari awal juga sebenarnya pembagiannya sudah tidak adil bagi daerah. Masih banyak persoalan masyarakat Kutai Timur yang belum diselesaikan dengan baik antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan dan lapangan kerja, buruknya kesehatan maupun lingkungan hidup masyarakat serta ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai dan kondisi layanan publik yang sangat jauh dari yang diharapkan.

Faktor transparansi pengelolaan batubara dan migas ini juga merupakan masalah sendiri. Padahal penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan datanya harus bersumber dari hasil rekonsiliasi antara departemen teknis, daerah penghasil dan departemen keuangan. Pemerintah Kutai Timur sering meminta transparansi data kepada perusahaan penghasil batubara dan migas yang beroperasi di Kutai Timur namun perusahaan berdalih bahwa semua data sudah disetorkan ke pemerintah pusat.

Begitu pun saat pemerintah Kutai Timur meminta data ke pemerintah pusat maka alasan yang disampaikan adalah banyak proses yang harus dilalui sehingga tidak semua data yang diminta dapat pemerintah daerah peroleh. Faktor transparansi ini pula lah sebagai salah satu pemicu ketidakpercayaan daerah pada pemerintah pusat. Ke depan ini juga berbahaya bagi ancaman disintegrasi sebagai satu bangsa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah seharusnya pemerintah Kutai Timur mengambil langkah koordinasi bahkan langkah-langkah hukum jika diperlukan atas kesewenang-wenangan kebijakan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah dalam hal ini Kutai Timur. Pemerintah Kutim bisa meminta agar kebijakan tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jika pun dirasa tidak etis andai pemerintah Kutai Timur menggugat kebijakan pemerintah tersebut maka Rakyat Kutai Timur pun sejatinya bisa menggugat kebijakan tersebut di Mahkamah Agung apalagi menguji peraturan dibawah undang-undang biasanya lebih mudah dibanding menguji Undang-Undang itu sendiri.

Itu juga lebih terhormat dibanding terdiam dan membiarkan ketidak-adilan kebijakan sepihak pemerintah pusat terus berlangsung di daerah. Majelis Rakyat Kalimantan Timur (Kutai Timur) Bersatu Jilid 2 bukan hal yang sulit jika rakyat bersatu.

Salam Karst

Reporter :     Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0