26 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Akibat Eksploitasi Tambang, Kutim Paling Merugi di Indonesia


Akibat Eksploitasi Tambang, Kutim Paling Merugi di Indonesia

KLIKSANGATTA.COM - Dari delapan daerah yang menjadi objek penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kutai Timur (Kutim) menjadi Kabupaten yang paling merugi akibat eksploitasi tambang.

KLHK melakukan penelitian di Kutai Timur, Bangka Barat, Belitung Timur, Bogor, Konawe Utara, Morowali, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.

Dari 8 daerah tersebut, Kutim berada di peringkat pertama kerugian akibat eksploitasi tambang batubara, dengan nilai kerugian mencapai Rp 4.869 triliun.

Disusul, Konawe Utara Rp 4.208 triliun (nikel); Tanah Laut Rp 545 triliun (batubara); Tanah Bumbu Rp 506 triliun (batubara); Bangka Barat Rp 336 triliun (timah); Morowali Rp 245 triliun (nikel); dan Belitung Timur Rp 61 triliun (timah).

KLHK melakukan kajian kerugian berdasarkan valuasi ekonomi. Salah satu dari 14 parameter yang diukur adalah pajak perusahaan. Kajian valuasi ekonomi yang dilakukan KLHK tersebut mendorong KPK untuk menggagas upaya beyond corruption untuk sektor pertambangan.

Parameter lainnya adalah tingkat pajak properti masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, biaya kesehatan, biaya penanggulangan penurunan produktivitas pertanian, biaya penanggulangan pencemaran, biaya revegetasi, dan pemeliharaan prasarana umum.

Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sektor Mineral dan Batubara KPK, Dian Patria, menyebut ada empat kementerian lain yang harus ikut ambil bagian dalam upaya merealisasikan upaya “beyond corruption" dimaksud.

Yaitu KLHK yang bertanggung jawab terhadap isu lingkungan; Kementerian Keuangan dari sisi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea cukai; serta Kementerian Sosial.

“Kalau dalam aktivitas pertambangan itu ternyata memiskinkan masyarakat, Kemsos jangan diam saja. Kalau ternyata tambang itu membuat konflik sosial, Kemsos harus masuk untuk ikut memberi pertimbangan. Jangan sampai masyarakat sekitar dirugikan,” ujar Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sektor Mineral dan Batubara KPK Dian Patria.

KPK meminta keempat kementerian tersebut melupakan ego sektoral yang selama ini terjadi. Dia mencontohkan, dari sekitar 10.172 izin pertambangan yang ada di seluruh Indonesia, 3.772 di antaranya berstatus non clean and clear (CnC).

Status tersebut baru melewati penilaian dari satu kementerian yaitu ESDM. Sehingga jika tiga kementerian lainnya ikut dalam penilaian perusahaan pertambangan, KPK yakin jumlah IUP yang dipangkas bisa lebih banyak lagi.

“Kalau perlu hanya ada 1.000 izin saja tetapi semua memenuhi syarat teknis pertambangan, daya dukung lingkungan, menjalani kewajiban keuangan, serta memastikan tidak terjadi dampak sosial yang negatif bagi masyarakat di sekitar tambang,” katanya.

Klik juga: Hah? Kutim Rugi Rp 4.869 Triliun Akibat Eksploitasi Tambang Batubara

Sementara itu, Direktur Teknik Lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Muhammad Hendrasto berkomentar soal valuasi ekonomi pertambangan yang dibuat KLHK.

Menurut Hendrasto, valuasi tersebut hanya menghitung dampak negatif dari aktivitas pertambangan.

Padahal dampak positif seperti pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) perusahaan, kegiatan reklamasi, dan pengelolaan lingkungan belum menjadi faktor plus dari perhitungan valuasi.



Reporter :     Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0