22 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Serikat Pekerja Protes Mutasi Pejabat Disnakertans Kutai Timur


Serikat Pekerja Protes Mutasi Pejabat Disnakertans Kutai Timur
Kornilus Wirawan Gatuk, Ketua SPN Provinsi Kaltim (Kliksangatta/Imran R Sahara)

KLIKSANGATTA.COM - Pergeseran jabatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur (Kutai Timur), menuai protes dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Kaltim.

Pasalnya, mutasi jabatan struktural dan fungsional modiator Hubungan Industrial Tenaga Kerja di Disnakertrans tersebut berdampak pada nasib buruh dan pekerja di Kutai Timur.

"Mediator itu menjalankan tugasnya berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi legalitas mediator ini jelas ketika nanti dibutuhkan untuk mengeluarkan anjuran.

"Anjuran itu hanya bisa dikeluarkan ketika pejabat yang menduduki fungsi mediotar memiliki SK dari kementerian," ujar Kornilus Wirawan Gatuk, Ketua SPN Provinsi Kaltim, Kamis, 12 Januari 2017.

Menurut Kornilus, persoalan buruh di Kutai Timur tergolong kompleks. Hampir setiap hari perselisihan hubungan industrial muncul dan membutuhkan penanganan secara profesional.

"Jadi bagaimana kalau ada perselisihan hubungan ketenaga kerjaan, siapa yang akan mengeluarkan anjuran?. Terus legal standing dari anjuran itu bagaimana?. Ini yang kita khawatirkan," tuturnya.

Sementara, untuk memiliki legalitas dalam mengeluarkan anjuran perselisihan, lanjut Kornilus, para mediator hubungan industrial tersebut membutuhkan proses panjang dan waktu yang cukup lama.

"Kita tidak mungkin bisa menunggu petugas mediator itu terlebih dahulu menyelesaikan pelatihannya untuk mendapatkan SK Kementerian. Karena buruh butuh waktu cepat untuk menyelesaikan masalah," katanya.

Lebih jauh Kornilus mengungkapkan, syarat jabatan mediator perselisihan industrial pendidikan bukan hanya pendidikan. Karena harus benar-benar orang yang memang sudah mengerti dan memiliki pengalaman

"Jadi jangan sampai ada masalah baru pejabatnya mau pelajari, kita butuh penyelesaian cepat, bijak dan profesional," pungkasnya. (*).

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0