16 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Guru PAUD, TPA dan Sekolah Minggu di Kutai Timur dapat Bansos Rp 2,8 Miliar


Guru PAUD, TPA dan Sekolah Minggu di Kutai Timur dapat Bansos Rp 2,8 Miliar
Sekretaris Dinas Pendidikan, Dr. Roma Malau, MM

KLIKSANGATTA.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kutai Timur (Kutim), membantah bantuan hibah sebesar Rp 2,8 miliar tertahan lantaran belum menyetor laporan pertanggungjawaban insentif guru non PNS tahun 2016.

Bantahan itu disampaikan Sekretaris Disdik Kutim, Dr. Roma Malau, MM, menyusul kabar penundaan bantuan hibah yang diperuntukkan membayar insentif seluruh guru non PNS triwulan pertama 2017.

Menurutnya, bantuan hibah sebesar Rp 2,8 miliar dari APBD Kutim tahun 2017 itu bukan untuk membayar insentif guru non PNS triwulan pertama, tetapi diperuntukkan untuk membayar honor guru PAUD dan guru TPA, dan guru Sekolah Minggu melalui Bagian Sosial Setkab Kutim.

"Dana itu untuk guru PAUD, guru mengaji, dan guru sekolah minggu. Itu dana hibah dan larinya bukan ke Dinas Pendidikan, itu adanya di bagian bansos," ujar Roma, Kamis, 13 April 2017.

Sedangkan untuk insentif bagi guru honor TK, SD, dan SMP tahun 2017, Menurut Roma, dilakukan melalui pengangkatan status profesi menjadi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Hal itu dilakukan berdasarkan intruksi  Bupati Kutim yang mengharapakan guru honor dijadikan sebagai TK2D.

Insentif guru PNS dan guru non PNS tidak berbentuk hibah, melainkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai status kepegawaian masing-masing.

"Dulu kan banyak guru sekolah yang masih honor. Sekarang itu Pak Bupati minta semua guru honor itu diTK2D-kan. Karena kenapa?, Honornya di sekolah mereka itu hanya Rp 300 ribu per bulan. Ini sudah kita data semuanya. Jumlahnya lebih dari seribu orang," katanya.

Sementara, untuk insentif guru PNS, Roma triwulan pertama dari Januari, Februari hingga Maret 2017, sudah dibayarkan melalui rekening masing-masing guru PNS sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2017.

"Di SK itu juga menyesuaikan zona masing-masing guru, dan ini kita catat, jadi kalau ada guru PNS mengatakan belum terima insentif tolong sampaikan kepada saya," tuturnya.

Terkait upaya menanggulangi gaji honorer melalui bantuan pihak ketiga, Roma mengatakan, Pemkab Kutim masih menunggu jawaban dari perusahaan. Hal itupun sudah disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat Cofee Morning, Senin, 11 April 2017.

"Dengan anggaran yang defisit, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terus berusaha mencarikan jalan, seperti CSR perusahaan. Jadi tidak hanya KPC (PT Kaltim Prima Coal) tapi semua, tapi kan namanya kita meminta belum ada realisasi dan masih proses. Jangan dibilang KPC tidak mau memberikan CSR, gawat kan?," pungkasnya.(*).

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0