22 April 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Anggaran Minim, Percepatan Pembangunan Kutim Terhambat


Anggaran Minim, Percepatan Pembangunan Kutim Terhambat
Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi

KLIKSANGATTA – Minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah, dinilai Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi sangat berdampak pada upaya percepatan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan terbambat.

Dari hasil perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan pada musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) setiap tahun, tidak lebih lebih dari 10 persen yang mampu disediakan oleh pemerintah.

“Kita ini tertatih-tatih untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat bila disesuikan dengan tingkat kebutuhan yang seharusnya. Karena kita ini memang memiliki keterbatasan anggaran untuk itu. Bila harus menghitung-hitung dari kebutuhan, kita tidak sampai 10 persen pembangunan yang dapat direalisasikan,” kata Mahyunadi saat ditemui diruang kerjanya

Menurutnya, alokasi anggaran yang terbatas tidak berjalan lurus dengan tingkat kebutuhan yang seharusnya.

Apalagi dengan Kutim yang memiliki wilayah hampir seluas Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Rp 3 triliuan lebih, tentunya itu akan sulit untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

“Keterbatasan anggaran pembangunan ini, bukan hanya dalam satu atau dua tahun ini. Tapi ini sudah berjalan cukup lama. Makanya kalau kita mau bicara keadilan dan pemerataan pembangunan, Kutim ini bisa disebut daerah yang payah untuk itu,” sebutnya.

Bercermin pada kondisi tersebut, pria yang akrab disapa Yunat ini mengatakan, pemerintah sudah harus mulai membuat trobosan-trobosan baru untuk memenuhi keterbatasan anggaran itu. Misalnya, pemerintah harus lebih mendorong inisiatif dan giat memperjuangkan alokasi bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

 Bantuan Provinsi Hanya Rp 50 M per Tahun

Bantuan anggaran pembangunan itu, dapat berupa tambahan APBD langsung maupun program pembangunan, kesehatan dan pendidikan. Contohnya, Kabupaten Berau setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah provinsi mencapai Rp 200 miliar.

Sementara untuk Kutim sendiri, setiap tahunnya hanya berkisar diangka Rp 50 miliar. Jika daerah lainnya bisa mendapatkan bantuan anggaran pembangunan diatas Rp 100 miliar. Pemerintah Kutim sudah harus mulai memperjuangkan itu supaya pembangunan dapat dipacu lebih cepat lagi.

“Kalau tidak ingin terus terpuruk dengan kondisi yang ada sekarang ini, pastinya pemerintah sudah harus melahirkan terobosan kebijakan atau langkah khusus untuk memenuhi keterbatasan anggaran pembangunan tersebut,” katanya

Pemerintah lanjut Mahyunadi, harus mengejar  anggaran pembangunan dari APBN untuk pembangunan pelabuhan, jalan, irigasi dan pembangunan berskala besar. Sementara APBD II difokuskan untuk pembangunan sekolah dan kesehatan untuk masyarakat.

“Kalau hanya terus mengandalkan APBD untuk membangun. Saya kira itu akan sangat sulit untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kutim ini. Nah, pemerintah kedepannya harus lebih inisiatif lagi untuk mencarikan anggaran pembangunan,” katanya (Adv)

Reporter : Advertorial    Editor : M. Nasir



Comments

comments


Komentar: 0