17 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Inilah Sikap Civitas Akademika FH Unmul atas Uji Materi UU Lingkungan Hidup


Inilah Sikap Civitas Akademika FH Unmul atas Uji Materi UU Lingkungan Hidup

KLIKSANGATTA.COM - Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mendesak pemerintah agar lebih kuat menghadapi praktik penggunaan sumber daya alam. Dengan adanya keinginan menggugurkan Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UUPLH melalui mekanisme judicial review, Civitas Academika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menyatakan sikap akademis.

"Negara harus lebih kuat menghadapi praktek penggunaan sumber daya alam yang eksploitatif dan merusak dengan tetap menempatkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam sistem penegakan hukum lingkungan sebagai bukti keberpihakan negara pada korban dan lingkungan hidup di Indonesia," demikian rilis Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 5 Juni 2017 yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.

Point kedua pernyataan sikap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah meniadakan Prinsip Strict Liability yang terdapat dalam UUPLH akan mengganggu beberapa sistem pertanggunjawaban hukum yang telah diatur di berbagai ketentuan, di antaranya hasil ratifikasi The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC’69), dan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

"Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman akan terlibat aktif dan secara sungguh-sungguh mengamati perkembangan proses judicial review demi memastikan bumi nusantara masih bisa berbagi dengan generasi yang akan datang
Kewajiban Konstitusional paling mendasar dari negara adalah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1) ikut mengkonfirmasi tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak subyek hukum dan lingkungan."

Para akademisi hukum Unmul juga melihat jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengadopsi asas "tanggung jawab negara" yang diartikan penjaminan negara untuk pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Pun, Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan mencegah dilakukannya kegiatan pemnafaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

"Dengan demikian, negara harus menghindari praktek memindahkan tanggung jawab negara menjaga hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada pengguna sumber daya alam yang berkarakter merusak."

Negara tidak boleh membiarkan praktek distribusi risiko lingkungan atas penggunaan sumber daya alam kepada kelompok-kelompok rentan khususnya masyarakat lokal. Praktek ketidakadilan lingkungan tidak boleh dipicu oleh kebijakan negara yang ‘tidak cukup kuat’ menjaga komitmen konstitusional.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) diberlakukan pada kegiatan-kegiatan yang sangat berbahaya (abnormally dangerous activities) dan dirumuskan berdasarkan hasil perhitungan teknis-ilmiah dan moral. Perhitungan teknis-ilmiah mendasarkan bahwa secara empirik, kegiatan-kegiatan yang menghasilkan atau menggunakan limbah berbahaya dan beracun mengancam keselamatan manusia dan lingkungan hidup.

Secara moral, korban dapat berasal dari pihak yang tidak mampu mengenali bahaya dan proses membuktikan kesalahan pelaku. Atas pertimbangan ini, negara sudah sepatutnya mempertahankan prinsip strict liability dan bahkan perlu mengoptimalkan penggunaannya dalam proses penegakan hukum lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Penggunaan beban pembuktian (bewijslast) menurut Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) menekankan pada kemampuan penggugat menemukan kesalahan pelaku (liability based on fault) tidak relevan diterapkan terhadap kasus-kasus lingkungan hidup dalam kategorikan berbahaya dan beracun yang menuntut kemampuan korban membuktikan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kerugian yang diderita korban. Prinsip Strict Liability justru sebagai jawaban atas kelemahan prinsip liability based on fault. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0