18 Oktober 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Waspada Kenaikan Subsidi Elpiji 3 Kg


Waspada Kenaikan Subsidi Elpiji 3 Kg
Subsidi elpiji 3 kg kian membengkak dari tahun ke tahun dan patut diwaspadai agar tak membebani negara. (Dok. KLIKSANGATTA)

Oleh Joko Tri Haryanto

(Peneliti Ekonomi di Pemerintahan)

Kalau melihat rancangan  APBN Perubahan (APBN-P) 2017 lebih mendalam, defisit anggaran kita bisa melebar hingga 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) yang setara Rp 397,2 triliun dari target awal sekitar 2,41% dari PDB. Ada beberapa penyebab potensi pelebaran tersebut mulai dari biaya anggaran Asian Games 2018 yang tengah dikebut pelaksanannya hingga kebutuhan dana untuk . Kedua hal itu adalah beberapa program prioritas pemerintah.

Biaya kedua hal tersebut merupakan beberapa program prioritas pemerintah. Nah, beban biaya tersebut menjadi salah satu hal yang membuat pelebaran defisit anggaran tersebut.

Tapi yang sedikit mengkhawatirkan, tekanan juga bisa terjadi dari subsidi BBM terutama dari subsidi listrik dan elpiji (LPG) 3 kg atau biasa disebut gas melon. Sebab ada potensi kenaikan subsidi elpiji 3 kg dari Rp 32,33 triliun menjadi Rp 51,11 triliun. Sementara subsidi listrik sedikit membengkak dari Rp 44,98 triliun menjadi Rp 51,99 triliun (Harian KONTAN, edisi 19 Juli 2017).     

Terkait subsidi listrik, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya rasionalisasi demi meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi listrik. Sejak 1 Januari 2016, pemerintah telah mencabut alokasi subsidi listrik secara proporsional, sehingga yang berhak menerima subsidi listrik hanyalah kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Kebijakan tersebut otomatis menghapuskan 23,3 juta pelanggan PLN dari total 48 juta pelanggan rumah tangga R1/450 VA dan R1/900 VA. Pemerintah juga mempertimbangkan integrasi kebijakan alokasi subsidi listrik dengan kebijakan lainnya yang sudah dijalankan, sehingga ke depan masyarakat yang berhak menerima subsidi listrik adalah kelompok masyarakat yang sudah masuk dalam daftar penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta berbagai skema kesejahteraan lainnya

Justru yang perlu diwaspadai lebih lanjut adalah subsidi elpiji 3 kg. Tahun ini pemerintah memang sudah mengalokasikan subsidi gas melon untuk meminimalisir konsumsi minyak tanah (mitan atau kerosin) yang besaran subsidinya saban tahun kerap membebani APBN.

Momen pada tahun ini

Sampai tahun depan, beban subsidi kerosin dalam APBN bisa mencapai sekitar Rp 47,6 triliun. Tak heran bila pemerintah saban tahun terus mensosialisasikan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg. Supaya program tersebut berhasil, pemerintah langsung menjabarkan kebijakan konversi tersebut menjadi tanggung jawab seluruh kementrian dan lembaga negara. Ada yang berperan di sektor hulu dari sisi kebijakan dan yang lain dari sisi hilir, alias sisi pemasaran dan urusan pasokan.

Hasilnya, konsumsi minyak tanah langsung berkurang dari 10 juta kilo liter (kl) di tahun 2006 menjadi 1,2 juta kl pada 2012. Penurunan konsumsi langsung berimbas pada penghematan APBN hingga Rp 51,92 triliun sepanjang periode  2007-2011. Jika dikurangi dengan total biaya konversi sebesar Rp 12,75 triliun, maka penghematan bersih yang didapat APBN mencapai Rp 39,17 triliun. Ini jelas bukan angka yang kecil.

Kebijakan tersebut sontak menuai banyak pujian, mengingat dalam periode yang sama, APBN masih sangat terbebani belanja subsidi BBM, sehingga penghematan sebesar Rp 39,17 triliun dianggap sebagai sumbangan signifikan dalam memperbesar ruang fiskal (fiscal space) pemerintah.

Kepercayaan diri pemerintah pun makin tinggi ketika mampu menghentikan subsidi BBM. Kondisi ini menopang pemerintah untuk lebih gencar lagi menjalankan berbagai akselerasi pertumbuhan ekonomi sektor riil. Salah satu yang paling nyata adalah lewat pembangunan  berbagai  proyek infrastruktur dasar. Seperti proyek jalan dan jembatan.

Penulis sendiri masih ingat dasar pertimbangan utama kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg diantaranya menyediakan bahan bakar praktis, bersih dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro. Selanjutnya, pemerintah juga menyusun berbagai petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait pertanyaan dasar: siapa kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi itu.

Seiring berjalannya waktu, program konversi tahap awal yang meliputi Jawa, Madura dan Bali (Jamali), dianggap selesai. Banyak desakan untuk mempercepat pelaksanaan konversi tahap selanjutnya yang menyasar masyakarat di kawasan Indonesia Timur, sembari terus memperbaiki kebijakan konversi tahap I.

Maklum, persoalan kerap terjadi dalam proses konversi tersebut.  Seperti masalah penyuntikan tabung elpiji 3 kg dan 12 kg. Masalah itu menimbulkan wacana mengurangi disparitas harga yang begitu tajam di lapangan antara elpiji 3 kg dengan elpiji tabung 12 kg yang non-subsidi.

Belum lagi masalah ketepatan sasaran penerima subsidi gas melon yang terus menuai kontroversi di masyarakat. Tak heran jika persoalan tersebut bisa bermuara pada lonjakan beban subsidi elpiji 3 kg di RAPBN Perubahan 2017.

Mau tidak mau pemerintah harus menjiplak kebijakan rasionalisasi subsidi BBM sejak 1 Januari 2015 dan listrik sejak 1 Januari untuk bisa mengurangi beban subsidi elpiji 3 kg.

Momen terbaik sebetulnya pada tahun ini, mengingat tekanan belanja subsidi elpiji 3 kg masih dalam jangkauan untuk diminimalkan dengan tenggat waktu maksimal 2018. Lewat tahun depan, penulis yakin subsidi elpiji 3 kg akan bertransformasi menjadi momok baru yang semakin berat dan sulit untuk dikendalikan.  Ini jelas pekerjaan rumah buat pemerintah. 

Reporter :     Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0