19 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Empat Poin Tuntutan Aparat Desa, Akhir Januari Minta Kejelasan Anggaran


Empat Poin Tuntutan Aparat Desa, Akhir Januari Minta Kejelasan Anggaran
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi DPRD Kutim untuk mendengarkan tuntutan APDESI Kutim mewakili keluhan sejumlah pemdes terkait mandeknya ADD dan hak lainnya, Selasa (9/1/2017). (Foto: Imran)

KLIKSANGATTA.COM - Ratusan aparat desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendatangi Sekretariat DPRD Kutim di Bukit Pelangi, Selasa, 9 Januari 2018.

Kedatangan mereka yang disambut oleh Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, berkaitan dengan tunggakan dan realisasi pembayaran tunjangan aparatur desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 dan 2017.

Ketua APDESI Kutim Khoirul Anam menyampaikan empat poin sebagai dasar tuntutan aparatur desa tehadap Pemerintah Kabupaten Kutim. Tuntutan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat atau konsolidasi dan koordinasi anggota di Sekretariat APDESI Sangata Selatan pada Senin, 8 Januari 2018 kemarin.

"Yang pertama meminta penjelasan dan realisasi pembayaran tunjangan aparatur desa dan ADD tahun anggaran 2017 pada DPA Kabupaten 2018 beserta dasar hukum yang ada," tuturnya.

Yang kedua, lanjut dia, meminta kepastian penanggaran tunggakan ADD TA 2016 dan 2017 serta tunjangan aparatur desa pada triwulan III dan IV tahun 2017 pada batang tubuh APBN 2018.

Tuntutan selanjutnya yakni ihwal pembayaran tunggakan pembayaran ADD 2016 dan 2017 dan triwulan 3 dan 4 2017 serta nominal ADD 2018 minimal 10 persen dari APBD untuk desa.

"Yang keempat, apabila sampai tanggal 31 Januari 2018 tidak ada pembayaran, maka APDESI akan mengambil sikap untuk tidak memberikan pelayanan kantor desa sebagai mana mestinya," tegas Khoirul.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten termasuk Asisten l dan Asisten III Setkab Kutim itu, Khoirul juga kembali menjelaskan keberadaan Apdesi sebagai organisasi legal yang dibentuk di seluruh indonesia untuk wadahai aspirasi para apatur desa. Seperti halnya di Kutim, yang hampir 80 persen aparatur desa menyampaikan keluh kesahnya.

"Apdesi hanya sebagai wadah saja, jadi tidak ada indikasi kami sebagai provokator," pungkasnya. (*)

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0