18 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Bupati Sepakati Usulan Raperda Usaha Sarang Walet


Bupati Sepakati Usulan Raperda Usaha Sarang Walet
Sidang Paripurna mendengar tanggapan Pemkab Kutim terhadap Raperda Usaha Sarang Walet

KLIKSANGATTA.COM - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar sidang paripurna mengenai pendapat Bupati terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kutim tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, Selasa 6 Februari 2018.

Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran didampingi Wakil Ketua II Encek UR Firgasih. Sementara hadir dari unsur pemerintah, Sekda Irawansyah yang menyatakan dukungannya terhadap raperda tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah daerah memandang pengaturan tentang sarang burung walet perlu dilakukan. Mengingat saat ini peningkatan perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kutim, terlebih kota Sangatta semakin bertumbuh kembang dengan pesat.

"Dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu teknologi saat ini, telah menciptakan terobosan terobosan baru di segenap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang konsumsi yang merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu teknologi dalam mempermudah proses produksi dan pemenuhan kebutuhan pokok," ucap Irawansyah saat membacakan tanggapan pemerintah didepan para peserta sidang.

Kemudian ini merupakan salah satu bentuk konsumsi untuk masyarakat yang berkembang akibat kemajuan teknologi adalah pengguaan sarang burung walet bagi konsumsi masyarakat. Oleh karena itu banyak sekali ditemukan di kutai timur budidaya sarang burung walet yang menggunakan teknologi dalam pembudidayaanya.

Sehingga timbul suara bising yang berpotensi menggangu ketentraman masyarakat disekitar wilayah keberadaan sarang burung. "Dengan menjamurnya budidaya sarang burung walet tersebut, sehingga dipandang perlu ada pengaturan tentang perizinannya.sehingga diharapkan keberadaan usaha sarang burung  walet tersebut tidak menggangu masyarakat disekitar dan keberadaannya telah sesuai dengan tata kota atau tata ruang waliayah kutim,"sebutnya.

Selanjutnya Pemerintah mengharapkan agar raperda inisiatif DPRD tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar segera dilakukan pembahasan dan kemudian dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah guna menjadi dasar hukum satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan visi-misi pemerintah kabupaten kutai timur. (*)

Reporter : Sukriadi    Editor : Administrator



Comments

comments


Komentar: 0