17 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Kesadaran Pajak Kutim Menurun, E-Filing Diharapkan Bawa Perubahan


Kesadaran Pajak Kutim Menurun, E-Filing Diharapkan Bawa Perubahan
Dialog perpajakan yang digelar ringan dan santai oleh KP2KP Sangatta, Kutim, bersama media massa, Selasa (13/2/2018). (Foto: Ardan)

KLIKSANGATTA.COM – Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, gencar mengenalkan e-filing dalam pengisian maupun pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak (WP).

“E-filing ini salahsatu cara dalam penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik. Cukup ada jaringan internet di wilayah wajib pajak bisa diakses, jadi tak perlu antre di kantor pelayanan pajak,” ujar Kepala KP2KP Sangatta, Hadianto, dalam Dialog Perpajakan dengan awak media di Jalan Dayung, Sangatta, 13 Februari 2018.

Ia menjelaskan, pelaporan SPT menjadi wajib bagi pemegang NPWP baik orang pribadi (OP) atau badan hukum. Untuk orang pribadi, berlaku bagi karyawan atau pengusaha maupun PNS, TNI dan Polri. E-filing ini dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada situs Dirjen Pajak yakni, djponline.pajak.go.id.

Begitu diakses, lanjut dia, wajib pajak tinggal memasukkan nomor NPWP dan password akunnya. Kemudian mengisi form SPT atau e-SPT pada aplikasi e-filing yang kemudian memunculkan kode verifikasi yang akan dikirim kepada email atau nomor HP WP.

Jika belum memiliki akun, WP perlu mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-Filing. “Permohonan pembuatan e-FIN ini sekali saja dibuat, dan akan terus tersimpan pada sistem perpajakan kami. Tinggal melaporkan SPT setiap tahun,” kata Hadianto.

Ia pun mengakui tingkat kesadaran WP khususnya di wilayah Kutim justru menurun ketimbang tahun lalu. Dalam hal SPT misalnya, kasus terbanyak terjadi pada WP orang pribadi yang abai. Salahsatunya pada suatu perusahaan yang pekerjanya tidak meminta surat potongan pajak dari pemberi kerja.

“Surat itu yang kemudian harus disetorkan atau dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Ini kan yang penting untuk menghindari pungli, ada bukti kalau sudah memenuhi kewajiban SPT tahunannya karena pendapatannya dipotong pajak,” ujar Hadianto.

Dirjen Pajak memberikan waktu bagi WP OP untuk menyampaikan SPT Tahunan 2017 paling lambat 31 Maret 2018. Sementara bagi WP badan hukum dibatasi hingga 30 April 2018. Jika melewati batas waktu, sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000 bagi WP OP dan Rp 1 juta bagi WP badan hukum menanti di akhir tahun pelaporan.

“Makanya lewat e-filing ini kita harap kesadaran pajak meningkat karena memberikan kemudahan. Ini juga bagian dari gerakan go-green karena pelayanan dan sistem kini mengurangi penggunaan kertas,” tutur Hadianto. (*) 

Reporter : Ardhan Ahmad    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0