20 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Tambang Ilegal Makin Marak, DPRD Kaltim: Tak Bisa Dibiarkan


Tambang Ilegal Makin Marak, DPRD Kaltim: Tak Bisa Dibiarkan
Anggota DPRD Kaltim Syarkowi V Zahry (kiri) dan Herwan Susanto (kanan)

KLIKSANGATA.COM - Persoalan tambang batubara illegal di Kaltim semakin pelik. Komisi III DPRD Kaltim terus berupaya mengurai benang kusut persoalan tersebut sehingga Pemprov Kaltim dapat mengatasinya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi III DPRD Kaltim untuk mencari solusi atas persoalan tambang liar yang terdapat di sejumlah kabupaten kota di Kaltim. Komisi III sebelumnya telah mendapatkan laporan jika daerah Samarinda, Kukar, Penajam Paser Utara, Berau, marak terjadi praktik tambang illegal.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandi menegaskan jika persoalan tambang illegal ini sudah tidak dapat dibiarkan. Karena itu, pihaknya mengundang instansi terkait, seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP untuk merinci dan membedah persoalan tersebut sehingga dapat menghasilkan solusi yang konkret dan komprehensif.

Namun, beberapa anggota DPRD Kaltim justru menangkap adanya indikasi keterkaitan antara maraknya tambang batubara illegal dengan Pilgub Kaltim 2018. Indikasi itu meluncur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim bersama instansi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 26 Februari 2018.

Menurut anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Syarkowi V Zahry, munculnya tambang-tambang liar tersebut di sejumlah wilayah di Kaltim nyaris berbarengan dengan moment Pilgub Kaltim 2018. Namun, dirinya belum dapat memastikan apakah ada hubungan antara maraknya praktik tambang batubara illegal dengan moment Pilgub Kaltim 2018 yang memerlukan biaya politik.

“Sebenarnya soal illegal minning ini terasa betul sangat marak. Saya gak tahu apakah ada hubungannya dengan Pilgub atau tidak. Tapi kok semakin mendekati situasi politik ini kok, marak,“ tanya Owi, sapaannya.

Hal serupa disampaikan oleh angggota DPRD Kaltim lainnya, Herwan Susanto. Menurut Herwan, dirinya menemukan sejumlah praktik pertambangan batubara yang menambang di luar area kuasa pertambangan sesuai dengan izin yang dikeluarkan pemerintah. Herwan menemukan kasus tersebut di wilayah Sanga-Sanga dan Samboja, Kutai Kartanegara.

“Saya lihhat di lapangan oknum aparat maupun dari oknum instansi melegalkan tambang yang memiliki izin tapi dia berkembang di luar izin kuasa pertambangan. Saya temukan beberapa di Sanga-Sanga dan Samboja,“ ujarnya“.

Praktik pertambangan batubara illegal tersebut, imbuh Herwan sejalan dengan euforia politik di Kaltim, yaitu Pilgub Kaltim 2018. Moment politik lima tahunan ini memerlukan biaya yang cukup tinggi sehingga membutuhkan modal politik untuk memenuhinya.

Bahkan, Herwan secara tegas menyatakan akan membongkar praktik pertambangan batubara yang beroperasi di luar konsesi tersebut beserta para oknum yang berada di belakangnya.

“Ini euforia Pilgub yang memerlukan cost yang sangat tinggi. Ini dipakai oleh orang-orang yang memanfaatkan dan punya izin tambang dan anehnya dinas pertambangan yang mengeluarkan izin penjualan. Padahal dia tahu itu, saya akan bongkar itu semua siapa yang memback up para pemilik tambang yang bekerja di luar koordinatnya,“ ujar Herwan Susanto. (*)

Reporter : Dui    Editor : Andi Marta



Comments

comments


Komentar: 0