23 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Anggota DPR Mardani: Amien Rais Benar Soal Program Sertifikasi Tanah


Anggota DPR Mardani: Amien Rais Benar Soal Program Sertifikasi Tanah

KLIKSANGATTA.COM – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menengahi perdebatan antara Amien Rais dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal program sertifikasi tanah. Ia mengatakan, ucapan Amien Rais terkait pelaksanaan reformasi agraria a la Presiden Jokowi sesuai fakta.

"Saya selaku anggota komisi II ruang lingkup kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, sehingga paham tentang pertanahan. Sikap Pak Amien adalah wajar karena beliau oposisi," ujar Mardani dilansir dari Indopos, Rabu (21/2).

"Niat menyampaikan poin fundamental (mendasar) terdapat ketimpangan pembagian sumber daya utama, masalah tanah. Pak Amien itu benar," ujar Mardani. Dia mengakui, memang segelintir orang memegang hak guna usaha (HGU) atas jutaan hektar sementara jutaan warga miskin belum memiliki sejengkal tanah.

Atas dasar itu, kata Mardani,  pemerintahan Jokowi jangan panik dengan masalah tersebut.

"Bahasa Pak Amien memang vulgar, tapi itupun dipahami karena pemerintah memang gagal paham. Puas dengan sertifikasi tanah memang selama ini milik rakyat. Tidak ada yang baru.”

 Dia mengaku program sertifikasi tanah itu baik. Tapi tidak menyelesaikan permasalahan mendasar masyarakat, yaitu Land Reform (redistribusi aset/tanah). "Poin mendasar adalah Hak Atas Tanah. LandReform, ini Penting untuk Rakyat," tegas ketua DPP PKS ini

Land Reform, katanya, secara sederhana adalah Reformasi Pertanahan. "Yakni negara membagi tanah negara yang mayoritas berbentuk hutan dan HGU yang sedang dilepas diberikan pada komunitas, kelompok atau individu yang dibantu hingga mampu terlepas dari kemiskinan," jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya bahkan belum memiliki road map yang jelas untuk masalah land reform. Institusinya masih masalah dalam hal koordinasi."Tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal ini. Tidak seperti di Filipina yang membentuk Badan Distribusi Tanah Nasional, berbentuk super body, yang membabat masalah koordinasi dan urusan komando disatukan," ungkapnya.

Lebih lanjut, bakal calon presiden/wakil presiden RI dari PKS ini menegaskan hingga saat ini peta tanah Badan Pertahanan Nasional (BPN) beda dengan peta tanah Kehutanan."Berujung  memakan korban dari rakyat dan petugas BPN. Amien walau vulgar, tapi benar.”

 "Jadi, saya simpulkan, respon pak Luhut mestinya jangan personal dan emosional. Bagaimanapun beliau Menteri Senior perlu menunjukkan adab elegan," ujar dia menambahkan. (*)

Reporter : Indopos    Editor : Andi Marta



Comments

comments


Komentar: 0