26 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERGURUAN TINGGI


CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERGURUAN TINGGI

Oleh : Dr. Muslimin, M.Si

JELANG penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) para calon pelamar mulai mempersiapkan dokumen untuk mendaftar. Satu di antara yang menjadi perhatian mereka adalah akreditasi perguruan tinggi. Animo masyarakat sangat besar untuk menjadi pegawai negeri sipil tahun ini, antusiasme tak urung membuat sejumlah pelamar merasa tak puas karena terkendala akan persyaratan untuk ikut serta.

Beberapa keluhan itu tampak dari perbincangan masyarakat baik di media sosial (fb, WA, twiter, dll) maupun di dunia nyata, di kantor kantor, warung warung makan bahkan di tempat tempat rekreasi, salah satu komplain yang cukup menonjol adalah persyaratan tentang akreditasi perguruan tinggi dan program studi minimal B bahkan A.

LULUSAN PERGURUAN TINGGI DENGAN AKREDITASI C

Sejak tahun 2014 sampai sekarang, syarat penerimaan CPNS cenderung diskriminatif dengan memasukkan syarat akreditasi perguruan tinggi minimal B bahkan A, hanya sedikit instansi yang masih memperbolehkan akreditasi C, dan pelamar yang mencoba memaksakan diri melamar dengan akreditasi yang di luar persyaratan dipastikan langsung gugur di seleksi administrasi.

Jika tujuannya untuk menyaring kompetensi lulusan dan menyiapkan SDM terbaik, apakah itu dinilaivdari akreditasi perguruan tinggi,,?,.lalu jika memang lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi C tidak di beri kesempatan untuk ikut mendaftar CPNS, buat apa ribuan PTS bahkan tidak sedikit juga PTN yang masih akreditasi C terutama di program studinya.

Kasihan, jutaan putra putri indonesia yang menyandang gelar sarjana namun lulus dari perguruan tinggi swasta atau PTN yang hanya terakreditasi C. Seharusnya mereka mendapatkan kesempatannyang sama, biarkan proses dan tahapan seleksi yang membuktikan apakah mereka kompeten atau tidak, apakah mereka berkualitas atau tidak.

Seleksi CPNS harus memberi kesempatannyang adil bagi seluruh anak bangsa tanpa ada diskriminasi dengan embel embel "akreditasi", kebijakan yang kurang adil ini sungguh berdampak bukan hanya putra putri bangsa yang kebetulan lulus dari PTS atau PTN yang terakreditasi C, tetapi juga bagi orang tua, pengelola lembaga pendidikan dan masyasakat yang membutuhkan lembaga lembaga pendidikan itu.

Lalu bagaimana dengan daerah otonom yang baru terbentuk dengan kebutuhan pegawai yang cukup tinggi,?,.hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah otonom baru di mana kebutuhan pns dan kesiapan sumber daya lokal kadang tidak seimbang dan bahkan tidak tersedia tenaga tenaga yang memiliki keahlian tertentu.

Pemerintah daerah otonom tentu berpikir keras, memutar akal bagaimana merespon semua itu, sebab dalam sistem penerimaan cpns persyaratan dan mekanismenya sudah baku, sudah di frame sebuah regulasi yang mengikat. Yang bisa di lakukan adalah meminta persyaratan khusus ke kementerian PAN RB agar daerah otonom yang baru di bentuk memprioritaskan putra putri daerah untuk mengadi di daerah asalnya.

PNS bukanlah satu satunya jalan untuk mengabdi kepada bangsa ini, ada banyak cara dan model yang lebih baik dari sekedar menjadi PNS untuk mengabdi dan bertanggung jawab pada bangsa dan negara ini,.salah satunya menjadi wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang lain,

Reporter :     Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0