17 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Bawaslu Kutim Gelar Sosialisasi Pengawasan Pileg-Pilpres 2019


Bawaslu Kutim Gelar Sosialisasi Pengawasan Pileg-Pilpres 2019
Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang digelar Bawaslu Kutim dihadiri sejumlah parpol peserta pemilu serta instansi pemerintahan. (Foto: Imran R Sahara)

KLIKSANGATTA.COM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutai Timur (Kutim) menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu dalam rangka pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hotel Mesfa Mulia, Sangatta, Jumat, 21 September 2018.

Kegiatan itu dihadiri perwakilan 16 Parpol Peserta Pemilu 2019, Komisioner KPU Kutim, perwakilan Lanal Sangata, Polres Kutim, Kesbangpol, Bagian Pemerintahan Setkab Kutim, FKUB Kutim serta sejumlah undangan lainnya.

Komisioner Bawaslu Kutim, M Idris mengatakan, dalam waktu dekat tahapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 akan segera dimulai. Sosialisasi diharapkan agar peserta pemilu lebih detail memahami aturan main dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

"Caleg, parpol, capres dan cawapres saat ini sudah resmi menjadi peserta pemilu, kita bisa mengawasi bersama-sama," ujarnya.

Dia berharap sosialisasi yang sekaligus sebagai ajang diskusi itu dapat menjadi rujukan dan masukan untuk pelaksaaan pemilu yang lebih baik. Sosliasi ini bertemakan "Peran Partai Politik Untuk Kampanye Bersih Pada Pemilu Tahun 2019".

Ada beberapa materi dan poin yang disampaikan Panwaslu Kutim dalam sosialisi tersebut, diantaranya terkait penanganan pelanggaran kampanye, landasan hukum kampanye berdasarkan UU NO 7 tahun 2017 peserta pemilu adalah parpol, paslon. Ketentuan kampanye berlaku di seluruh NKRI sebagaimana hal tersebut menyiaratkan hak bawaslu membubarkan kampanye apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke Polri dan Bawaslu.

Selanjutnya, materi peran bawaslu dalam pengawasan pemilu 2019. Materi ini meliputi jenis pelanggaran dan aturan yang dipakai dalam pemilu. Dalam setiap proses pemilu juga disebutkan ada fase kompetisi yang rentan terjadi gesekan antar partai maupun caleg demi menuju kursi kekuasaan. Untuk itu perlu adanya pengawasan ditiap tiap tahapan. Resiko yang dihadapi oleh bawaslu kedepannya adalah banyaknya laporan laporan oleh seluruh elemen dalam mensukseskan pemilu, setiap pelanggaran administrasi wajib disidang oleh bawaslu dan setiap pelaksanaan kampanye dianggap ilegal bila tidak ada pemberitahuan ke Polri, KPU dan Bawaslu. (*)

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0